Tobelo, (05/ 03).
Komentar kadis Capil Halut (TP edisi II- Hal 12), tentang kurangnya perhatian masyarakat terhadap pentingnya KTP, menjadi perhatian media ini. Kaitan dengan itu TP datang bertandan ke rumah kades MKCM beberapa waktu lalu (Sabtu, 05/03).
Dalam bincang- bincang Leonard Patty selaku kades MKCM membenarkan bahwa masyarakatnya memang belum sadar akan pentingnya memiliki KTP. Jelasnya. Kebanyakan mereka mau urus KTP kalau ada maunya (kepentingannya, red), sebagai contoh dorang mo ikut tes CPNSD atau tes tentara/ polisi, atau dorang mo urus kredit bahkan waktu dorang mo nikah baru ba urus KTP. Jelasnya. Ketika di tanyakan tentang penyebab menurunnya animo masyarakat untuk mengurus KTP, dia menjelaskan masih kurangnya sosialisasi dan ketegasan dari instansi terkait dalam hal ini Capilduk (Catatan Sipil dan Kependudukan).
Memang kita sebagai masyarakat Halut juga mengakui adanya upaya yang selama ini di lakukan oleh pihak Capilduk yaitu dengan mengadakan swiping KTP yang dilakukan bersama dgn TNI – Polri dan Satpol PP Halut. Tetapi cara itu kurang efektif, karena oprasi ini hanya bersifat sementara (temporal, red). Tepisnya.
Hal yang tak kalah pentingnya adalah aturan tentang pengurusan KTP harus jelas, bila perlu di tempel pada tempat- tempat ramai seperti pasar, halte bis, pelabuhan, kantor desa dan lain- lain, supaya mudah di lihat dan baca oleh masyarakat. Sehingga mereka tidak bingung sewaktu mengurus KTP karena ada aturan yang berkembang sewaktu mengurus KTP. Petugas Capilduk juga harus ramah dan santun sewaktu melayani masyarakat mengurus KTP. Pelayanan yang optimal seperti ini akan meningkatkan animo masyarakat dalam mengurus KTP. Jelas dia.
Menyinggung tentang persoalan atau kendala yang di hadapinya selaku kepala desa (lantik tahun 2008), Leonard mengatakan sebenarnya banyak sekali kekurangan yang ingin di sampaikan, tetapi yang terpenting adalah kantor desa yang belum ada, sehingga terpaksa rumah pribadinya di gunakan sebagai kantor desa. Jelas dia. Selanjutnya ada persoalan yang tak kalah pentingnya adalah system drainase (Got, red) yang kurang baik sehingga menimbulkan genangan air sewaktu usai hujan. Karena itu masyarakat secara swadaya di bawah koordinasi pemerintah desa dan BPD (Badan Perwakilan Desa) melakukan renovasi got yang bermasalah. Tambah dia.
Di kesempatan terpisah Yosep Ongepele (Ketua BPD) yang di kenal dengan sebutan om kumis, yang sedang mengawasi pekerjaan renovasi got yang bermasalah, mengakui bahwa pekerjaan ini di lakukan secara swadaya, “kitorang jang talalu ba minta di pemerintah lagi, mungkin dorang pe tanggungjawab talalu banya atau dorang pe doi so kurang. Jadi apa yang torang bisa bikin, ya bikin sudah. Tegasnya. (Max)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar