Ketua KPUD Halut, Beber Kecurangan Hein Namotemo

   TOBELO

            Walaupun sudah dilantik menjadi Bupati ternyata Hein Namotemo menyisahkan sejumlah persoalan dengan KPUD Halut pada saat tahapan Pemilukada kemarin. Janji Hein untuk menyerahkan uang senilai Rp 1 M kepada kelima anggota KPUD tidak direalisasikan hingga sekarang.

               Benyamin Wagono Ketua KPUD Halut yang bertandang ke Redaksi Radar Halmahera mengaku, saat tahapan Pemilukada mau jalan di Februari 2010 atas perantara Judihart Noija, dia dan ketua KPUD yang lama bertemu dengan Hein Namotemo di Kafe Pondok Indah di malam hari Pukul 21.00 Wit. 

             Disana Hein meminta supaya tahapan segera dijalankan dengan harapan supaya pejabat sementara tidak terisi mengisi kursi bupati. Dengan iming-iming memberikan uang senilai Rp 1 M KPUD Halut pun bersepakat dan menjalankan tahapan saat itu juga. "Kita ketemu di Kafe itu dibawah tanggal dua puluh. Malam itu kafe di tutup dan yang ada di dalam hanya saya, ketua KPUD, bupati dan Kabag Infokom yang masih dijabat Djudihart Noija," ungkap dia.

             Menurut dia, komitmen yang sudah dibangun tersebut ternyata dilanggar Hein dan hingga saat ini tidak ada realisasinya. Untuk ketemu saja susah dan seolah-olah menghindar saat akan ditagih janji yang sudah disepakati. Karena terbentur keuangan tahapan Pemilukada tetap molor dan masuk juga pejabat bupati. Tapi waktunya tidak terlalu panjang sesuai hasil setingan.  "Saya selalu bolak-balik tapi tidak pernah ketemu. Bahkan kelihatannya dia berusaha menghindar dan tidak ada niat baik merealisasikan janjinya," kata Benyamin. 

             Dia juga membeberkan kalau putusan Mahkamah Konstitusi (MK) juga belum diplenokan KPUD. Tapi dipihak Hein Namotemo malah mengurus semua administrasi untuk pelantikan. Padahal putusan MK tesebut bukan bersifat kemenangan tapi hanya pendapat ahli. Makanya harus diplenokan dulu baru dinyatakan legal.

             Selain itu SK DPP Golkar yang dijadikan syarat pada saat pendaftaran juga dinilai cacat hukum. Karena SK tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai yang mengisyaratkan harus dikeluarkan DPD I bukan DPP. SK DPP tersebut tertulis kalau tidak ada pelantikan kepengurusan yang baru (Sadrak, red) pada (13/3) 2010 maka pengurus yang lama dapat melaksanakan tugas sampai dengan pemilu.

             Sementara kepengurusan Sadrak Tongotongo sudah dilantik pada (6/3) 2010, "SK kepengurusan fersi Hein juga cacat hukum karena bertentangan dengan AD/ART partai. Yang memiliki legalitas formal adalah kepengurusan Sadrak Tongotongo karena sudah ada pelantikan sebelum isyarat SK dari DPP," ungkapnya.

             Lebih lanjut dia mengaku, masih banyak kecurangan yang dilakukan Hein Namotemo pada saat Pemilukada kemarin yang belum diungkap. Dan semua kecurangan yang ada dia berjanji akan ungkapkan semua ke publik dalam waktu dekat, "Masih banyak lagi kecurangan dan saya akan ungkapkan dalam waktu dekat," janjinya.

            Sementara Judyhart Noija Kabag Umum Pemda Halut saat dikonfirmasi membantah akan adanya pertemuan di Kafe Pondok Indah apalagi janji untuk memberikan uang. Dia mengaku segala urusan KPUD saat itu tidak ada campur tangan Pemda. "Sepenuhnya ditangani oleh mereka dan tidak ada interfensi Pemda. Menyangkut uang juga tidak benar," tegas dia.(A1)