Falidasi Gakin Tuntas

Falidasi Gakin Tuntas

LINTAS TOBELO

Tim falidasi data keluarga miskin (Gakin) untuk diakomodir dalam penerima bantuan bedah rumah sudah selesai melakukan kerjanya. Data Gakin yang dikantongi akan kompilasikan kembali dan hasilnya akan menjadi data falit penerima bantuan bedah rumah.

            Tim falidasi yang berjumlah 45 orang dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mulai bekerja sejak tiga minggu belakangan ini. Dan Rabu kemarin sudah terkumpul di Bapeda untuk melaporkan data dari masing-masing desa.

Data masing-masing desa itu kemudian dikaji kembali untuk mendapatkan data akurat keluarga yang benar-benar dinyatakan miskin sesuai dengan indikator Badan Pusat Statistik (BPS) Halut. Diantaranya kemampuan membiayai makan tidak lebih 2 kali sehari, pendapatan perbulan dibawah upah minimum.

Termasuk tidak memiliki mata pencaharian tetap, janda yang tidak berdaya dan cacat bawaan yang tidak mampu berbuat apa-apa. Dan rumah dinding masih terbuat dari papan dan lantai rumah masih tanah. Selain itu juga dilakukan interviu cadangan infestasi yang dimiliki keluarga kategori miskin.

Fredy Tjanduan Kepala Bapeda Pemkab Halut saat dikonfirmasi mengatakan, tim falidasi yang diturunkan April lalu sudah selesai melakukan ferifikasi data di 196 desa yang ada di Halut. Data-data tersebut akan dikompilasikan lagi sesame tim untuk menentukan kelayakan keluarga miskin yang masuk dalam kategori.

“Data dari desa itu akan dikaji lagi untuk ditentukan siapa-siapa yang benar-benar miskin dan layak mendapatkan bantuan bedah rumah yang direncakan direalisasikan paling lambat bulan depan,” ujar Fredy yang ditemui Rabu kemarin diruangannya.

Menurut dia dana Rp 8,1 M untuk bedah rumah itu diambil dari dana pembangunan desa yang merujuk ke PP 72 2001 tentang desa dan kelurahan. Dan tersebut dari istimasi awal akan dibagi ke 1000 unit rumah yang nantinya dibedah.

Namun tentunya dari keseribu rumah yang dibedah juga akan disesuaikan dengan asas manfaat. Seperti dalam I unit rumah yang dibedah akan dipilah-pilah apakah lantainya yang dibedah dinding rumah atau atap dari rumah itu.

“Kita akan lihat sesuai dengan asa manfaat kalau hanya sebagian dari bagian rumah yang dibedah maka realisasinya mungkin akan lebih banyak. Karena tidak mungkin ada bagian rumah yang masih layak digunakan lalu dibongkar semua untuk dibedah,” jelas dia.

Lanjut dia, ferifikasi data itu akan dijadikan dasar lintas dinas lain yang berkepentingan. Dan dari data itu juga akan dikembangkan agar dapat menyentuh program lain misalnya dibidang pendidikan, kesehatan dan program sosial lainnya.(A3)

6 dari 8 Tower Mini Sudah Difungsikan

6 dari 8 Tower Mini Sudah Difungsikan

LINTAS TOBELO

6 dari 8 towet mini yang masuk ke wilayah Kabupaten Halut atas kerjasama pemerintah provinsi dan pihak Telkomsel lewat program merah putih untuk menunjang akses komunikasi sudah berfungsi normal.

            Hal itu dikatakan Fredy Tjanduan Kepala Bapeda Pemkab Halut. Menurut dia, program merah putih dari Telkomsel yang bekerja sama dengan pemerintah provinsi pihaknya mengusulkan agar wilayah Halut diberikan 10 unit. Namun dalam perkembangannya akhirnya ditetapkan 8 unit dan saat ini sudah 6 unit sudah berfungsi normal.

Sedangkan 2 unit lainnya dijanjikan akan difungsikan dalam minggu ini karena masih ada kendala kerusakan salah satu alat pemancar hingga harus dilakukan perbaikan oleh tehnisi Telkomsel, “Delapan unit tower sudah berfungsi normal hanya di desa Soamaetek dan Darume,” jelas Fredy yang dipercaya sebagai pengawas daerah dalam program merah putih yang diusung Telkonsel.

Lanjut dia, 6 unit tower yang daya jangkaunya 2 Km tersebut terdapat di desa Dama, Ngidiho, Dokulamo, Kusuri, Makarti, Bringin Agung. Dan untuk memenuhi kebutuhan komunikasi diseluh wilayah Halut masih sisa 2 wilayah yakni di daerah ujung Loloda Utara daerah Apulea di Loloda Kepulauan.

“Sebagian besar wilayah Halut sudah dapat akses telepon seluler dan tingga dua daerah yang rencananya dalam tahun ini juga dilakukan lobi-lobi dengan pihak Telkomsel untuk masuk ke wilayah itu tapi tentunya akan dilakukan survei pasar oleh Telkomsel,” ujar Fredy.

Dia juga mengatakan sangat bersyukur dengan adanya pengusungan program merah putih dari Telkomsel yang berdampak posotif bagi masyarakat Halut. Karena wilayah-wilayah yang selama ini masih terisolir dengan mendeknya komunikasi sudah terbuka.

Bahkan daerah Bandara gamarmalamo sendiri yang tidak ada akses komunikasi telepon seluler saat ini sudah terbuka dengan menempatkan 2 tower di dua desa eral bandara yaitu di desa Dokulamo dan Ngodiho, “Areal bandara yang lalunya tidak ada signal saat ini sudah ada setelah ditempatkan dua unit tower pendukung di desa Dokulamo dan Ngidiho,” ungkapnya dengan bangga.(A3)

Rio Sesak Napas, 2 Korban Diperbolehkan Pulang

LINTAS TOBELO

 Dua korban penembakan aparat kepolisian pada insiden kericuhan rapat pleno rekapitulasi KPU Morotai Sabtu (21/5) pekan kemarin yang dilarikan ke RSUD Tobelo, Rabu siang kemarin sudah diperbolehkan pulang.

Rahmat (25) dan Syahbudin (27) setelah mendapatkan perawatan 5 hari sudah diperbolehkan pulang karena kondisi lukanya semakin membaik. Rahmat sendiri mengalami luka tembak di bagian belakang dan Syahbudin mendapatkan luka tembak di sebelah kiri.

Sementara Rio (25) hingga sat ini kondisinya masih memburuk karena sesekali masih sesak napas. Hingga disamping bangsalnya dipersiapkan alat bantu pernapasan (Oksigen, red). Dan untuk menggerakkan paru-paru yang menurut keterangan dokter ada gumpalan darah Rio disuruh meniup balon karet yang biasa digunakan sebagai pelengkap pada ulang tahun anak-anak.“Dokter yang suruh saya tiup balon supaya paru-paru dapat bergerak normal agar gumpalan darah yang ada bias keluar dari selang yang sudah dipasang,” ujar Rio yang saat wartawan Koran ini menyambanginya disibukkan dengan meniup-niup balon layaknya anak kecil.

Rio juga mengaku, saat ini kondisi seluruh badannya terasa sakit dan nafasnya sering sesak. Karena peluru yang bersarang diantara tulang rusuknya itu hingga saat ini belum dikeluarkan.

Menurut dia, pada operasi pertama dokter belum mendapatkan peluru kerena tertutup darah yang ada didalam paru-paru. Setelah selesai operasi pertama terjadi pendarahan kemudian dilakukan operasi lagi untuk mengeluarkan darah yang bersarang disekitar paru-paru.

Saat ditanya kapan akan dilakukan operasi untuk mengeluarkan butiran peluru dia mengaku, sesuai dengan keterangan dokter akan dilakukan kalau darah yang ada di paru-paru sudah keluar agar pada waktu operasi dapat terlaksana dengan baik.“Mungkin operasi akan dilakukan kalau darah yang ada diparu-paru sudah keluar karena menyulitkan pihak dokter untuk mengambil butiran peluru,” kata dia seolah-olah menahan rasa sakitnya.

 

Sementara Syahbudin korban yang terkena luka tembak di kaki  kepada Radar Halmahera mengatakan, butiran peluru karet yang bersarang di kakinya itu sudah dikeluarkan para medis dan kondisi lukanya sudah semakin membaik. Setelah berkomunikasi dengan para medis akhirnya dia diperbolehkan pulang ke rumah kerabatnya yang ada di desa Popilo Kecamatan Tobelo Utara.“Sudah agak mendingan luka saya dan setelah meminta untuk keluar langsung diizinkan,” ujar pria yang akrab disapa Budi seraya menggerakkan kakinya untuk meyakinkan kalau kondisinya sudah agak mendingan.

Sementara Rahmat yang disela-sela berpamitan dengan Rio juga mengatakan, lukanya sudah mendingan dan saat dikomunikasikan sudah diperbolehkan pulang. Karena untuk rawat jalan sudah boleh karena kondisi lukanya sudah agak membaik, “Sebelum pulang ke Morotai besok pagi (Kamis hari ini, red) malam ini saya akan menginap rumah dikeluarga Budi di desa Popilo,” ujar Rahmat yang tampak semangat setelah diijinkan pulang oleh dokter.(A3)

Sering Didata Bantuan Tak Kunjung Tiba

LINTAS TOBELO

 Warga nelayan yang tinggal disekitar lokasi Tempat Pendaratan Ikan (TPI) mengeluhkan sikap staf Dinas Keluatan dan Perikanan yang sering melakukan pendataan untuk memberikan bantuan alat tangkap. Tapi anehnya setiap ada pendataan seperangkat alat tangkap tidak kunjung diberikan hingga saat ini.

Kondisi itu juga dialami kelompok nelayan Ato Hema yang dipimpin Gasbar Silange. Ato Hema kepada Radar Halmahera mengatakan, para nelayan yang mendiami lokasi TPI sering didata oleh Dinas Kelautan dan Perikanan baik itu dari Kabupaten Halut maupun dari Provinsi untuk diberikan bantuan seperangkat alat tangap.

Seperangkat alat tangkap yang dijanjikan itu berupa perahu yang terbuat dari fiber, pelampung dan jaring. Anehnya setelah 2 kali pembagian seperangkat alat tangkap itu sebagian besar para nelayan yang tinggal dilokasi itu tidak diberikan. 

Bahkan ada beberapa peket alat tangkap yang diberikan kepada orang yang bukan ahlinya yang berprofesi sebagai petani. Hingga mesin fiber dan perangkat alat tangkap lainnya dijual kembali kepada nelayan yang tinggal di lokasi TPI. “Kita selalu didata tapi tiba pembagian bantuan tidak ada satu orang pun nelayan kita yang mendapat kan bantuan itu. Bahkan diberikan kepada orang yang bukan ahlinya hingga paket itu dipisah-pisahkan dan dijual kembali,” ungkap Gasbar yang ditemui Selasa kemarin. 

Menurut dia, saat diatanya kenapa bantuan itu tidak didapat pihaknya para petugas malah mengatakan kalau mereka bukan penduduk asli karena pendatang dari Sangehe salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Selawesi Utara.

Padahal menurut dia, saat momen-momen politik pihaknya selalu dilibatkan. Anehnya saat realisasi pemberian bantuan pihak perikanan selalu beralasan bukan penduduk asli dan tidak layakl mendapatkan bantua.

“Saat momen politik kita dilibatkan dan pada saat kepentingan masyarakat selalu tidak direalisasikan dengan alasan bukan penduduk asli,” ujar dia seraya menunjukan baju salah satu figur yang bertarung dalam Pemilukada Halut kemarin.

Dia mengaku, dengan kondisi itu membuat masyarakat nelayan trauma saat melihat ada kelompok orang yang datang di daerahnya. Hingga warga sering berteriak dengan nada sindir kalau dating untuk mendata apa lagi. Gasbar juga berharap supaya pihak Kelautan dan Perikanan baik dari Kabupaten Halut maupun Provinsi untuk bertindak adil dalam memberikan bantuan. Karena masyarakat nelayan yang ada tinggal dilokasi TPI sangat butuh sentuhan bantuan alat tangkap. “Kita berharap supaya adil dalam memberikan batuan karena hsil tangkapan para nelayan tidak dijual keluar tapi masuk di pasar Halut,” ujar dia seraya meminta diperhatikan.(A3)

Pungutan Pajak Rp 100 Ribu Dinilai Wajar

Pungutan Pajak Rp 100 Ribu Dinilai Wajar

LINTAS TOBELO

Pungutan pajak kayu gergaji sebesar Rp 100 ribu dari Dinas Kehutanan Pemkab Halut yang dikeluhkan warga desa Togoliua dinilai wajar. Karena sesuai aturan sudah tidak ada lagi ijin pengelohan kayu gergajian dan langkah itu diambil selain untuk pendapatan daerah juga untuk membuat pengelola kayu gergajian gerah.

Hal itu dikatakan Librecht Nagara Sekertaris Dinas Kehutanan Pemkab Halut. Menurut Librecht saat dikonfirmasi mengatakan, penarikan pajak senilai Rp 100 ribu untuk penadah kayu gergaji yang memiliki rekomendasi maupun tidak memiliki rekomendasi dinilai wajar.

Menurut dia, seharusnya harga itu dianikkan untuk membuat para penadah jera hingga tidak lagi mengolah kayu gergajian yang saat ini sudah dilarang dan diatur dengan aturan. Rekomendasi yang dikeluarkan itu hanya bagian dari kebijakan dengan alasan untuk pembangunan rumah.“Penarikan pajak itu hanya kebijakan dan seharusnya dinaikkan untuk membuat para pengolah kayu gergaji merasa jera. Jadi kalau ada pihak yang mengeluhkan terlalu mahal silahkan hentikan saja pengoperasianya,” ujar Librecht.

Menurut dia, kebijakan pembuatan rekomendasi dari Kehutanan kepada penadah juga bertujuan keluar masuknya kayu di Halut dapat terkontrol. Pihaknya juga berencana membangun pos pengawasan di Kecamatan Kao Teluk. Karena disana merupakan pelabuhan keluarnya kayu dariHalut."Untuk mengontrol keluarnya kayu maka kita akan bangun pos di Kecamatan Kao Teluk. Dan daerah yang rawan pengolahan kayu olahan yaitu desa Togoliua dan Kusuri, ” ujar dia.(A3)

Jika Ketua KPUD Halut Diberikan Penanggungan

Ancam Laporkan Kejati Ke Kejagung

            LINTAS TOBELO

 Wacana penangguhan penahanan yang diminta Benyamin Wagono saat ini sedang beredar ke publik dan kalau dikabulkan Kejati Malut di Ternate. Maka Lembaga Pemantau Trias Politika (LP2Tri) Wilayah Halmahera Utara mengacam akan mempertanyakan alasan itu hingga ke Kejaksaan Agung (Kejagung).

Pasalnya kasus Benyamin Wagono itu bukan hanya sekedar kasus pencurian ayam biasa yang dengan mudah diberikan penangguhan penahanan. Tapi dugaan penipuan yang dilakukan Benyamin Wagono telah mencederai proses demokrasi bahkan sudah melakukan pengrusakan proses ketata negaraan.

Hal itu dikatakan Pdt Soselisa ketua investigasi LP2Tri saat bertandang ke redaksi Radar Halmahera pekan kemarin. Menurut dia, wacana penangguhan penahan yang diminta pihak pengacara Benyamin Wagono kalau dikabulkan pihak Kejati Malut maka akan memperlemah citra lembaga hukum dimata masyarakat. Memang permintaan penanguhan penahanan merupakan hak warga Negara yang sedang dijerat proses hukum tapi Kejaksaan juga harus melihat asas-asas pelanggaran hukum yang dilakukan Benyamin Wagono.

“Kalau pihak Kejati mengabulkan permintaan penangguhan penahanan pihak Benyamin maka LP2Tri akan mempertanyakan itu hingga ke Kejagung,” tegas Soselisa yang pekan bertandang ke Redaksi Radar  Halmahera.

Lanjut dia, kalau pihak Kejasaan mengabulkan penangguhan penahan yang diminta kuasa hkum Benyamin Wagono maka akan mencederai dan melukai hati masyarakat Halmahera Utara. Karena dugaan penipuan yang dijerat itu telah merusak semangat reformasi demokrasi yang saat ini sedang hangat-hangatnya disuarakan.“Kita sangat berharap pihak Kejati mengkaji kembali penagguhan penahanan yang rencananya akan diminta pihak kuasa hokum Benyamin Wagono. Karena tindakan yang dilakukan sudah meresahkan masyarakat Halut khususnya dan negera Indonesia secara umum,” kata Soselisa.

Lanjut dia, dengan segala hormat dia meminta kepada Kajati Malut dan Kajari Halut jangan mau mempertaruhkan jabatannya hanya karena mengeluarkan penangguhan penahanan kepada Benyamin. Belajar dari pengalaman untuk memanggilnya saja pihak Kejati harus lakukan berkali-kali hingga dilakukan penangkapan. Apalagi mau melakukan penangguhan penahanan yang nantinya membuat dia menghilang.

            “LP2Tri akan mengawal terus kasus Benyamin Wagono hingga pada penuntasan. Makanya kita atas nama publik Halut sangat berharap adanya keseriusan dari pihak Kejati untuk menuntaskan kasus tersebut,” ujar Soselisa.(A3)

Berharap DPRD Segera Tuntaskan Penyalahgunaan Aliran Dana CSR

Soselisa : Harapan Publik Halut, DPRD Tuntaskan                  Penyalahgunaan Aliran Dana CSR

LINTAS TOBELO

Langkah Komisi II DPRD Halut yang mendatangani direktur PT Nusa Halmahera Mineral (NHM) di Jakarta untuk melakukan investigasi aliran dana Coorporate Social Responsibility (CSR) ke Pemda Halut jangan hanya sekedar show force. Tapi harapan publik Halut informasi yang didapat itu akan menjadi petunjuk untuk didorong hingga ke membentuk pansus.

            Pdt Soselisa ketua investigasi Lembaga Pemantau Trias Politika (LP2Tri) Wilayah Halmahera Utara mengatakan, harapan publik Halut ke DPRD untuk menuntaskan dugaan penyalah gunaan aliran dana CSR dari PT NHM ke Pemda Halut yang mencapai Rp 20 Miliar sangat besar. Mengingat dugaan penyelewengan tersebut sudah ramai dibeicarakan publik karena menyangkut dengan hak masyarakat miskin yang diberikan untuk pemberdayaan.

            “Kita memberikan apresiasi kepada DPRD Halut yang dalam waktu singkat langsung bergerak melakukan investigasi soal aliran dana CSR ke Direktur PT NHM. Tapai langkah itu jangan hanya sekedar untuk mencari popularitas tapi harus sungguh-sungguh ditindaklanjuti hingga ke pembentukan Pansus,” tegas Soselisa yang saat ini lewat lembaganya lagi getol menyuarakan penuntasan korupsi di Halut.

            Lanjut dia, sikap DPRD Halut lewat komisi II dan fraksi-fraksi diharapkan jangan dijadikan ladang tukar guling kepentingan. Karena  Pemda Halut dalam waktu dekat akan melaksanakan proses tender. Dan kalau itu dilakukan maka tingkat kepercayaan publik Halut kepada legislative akan semakin berkurang.

            Mengingat dalam beberapa waktu terakhir wacana yang bergulir dari lembaga penyambung aspirasi masyarakat Halut itu selalu mentok dengan alasan yang kurang mendasar, “Kita berharap kali ini mereka (DPRD, red) bisa sungguh-sungguh karena dalam beberapa waktu terakhir wacana yang bergulir dari selalu terhenti di perjalanan,” ungkap Soselisa.

            Lebih lanjut dia mengatakan, kalau dugaan aliran dana ini bisa dituntaskan DPRD Halut maka publik akan berbangga hati dengan wakil-wakilnya yang ada di parlemen. Dan tingkat kepercayaan publik yang selama ini mulai redup akan berbalik ke retingnya sejak mereka dipilih dan duduk di DPRD.(A3)