DPD KNPI KABUPATEN GELAR DIALOG PUBLIK

MENUJU HALMAHERA UTARA 2011

 YANG LEBIH MAJU,

DPD KNPI KABUPATEN GELAR DIALOG PUBLIK

Lintas Tobelo :

Memandang perjalanan dalam setahun, ada beberapa hal penting yang perlu di bahas. Dengan berdasar pikir inilah DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) kabupaten Halmahera Utara gelar dialog publik

            Bertempat di gedung Hibualamo (selasa, 28/12/10) dialog publik yang dibuka langsung oleh bupati Halmahera Utara, Ir. Hein Namotemo, Msp. Bupati Halmahera Utara bersama Komandan Kodim 1508 Letkol Inf Agus Supriyo Warno dan Kapolres Halmahera Utara AKBP Adhi Sethya Permana SH, MH yang juga sebagai pemateri dalam  kegiatan ini.

            Ketua DPD KNPI Halmahera Utara Hans Loleng S.Ag mengatakan ”pandangan KNPI dalam setahun,  ada hal-hal penting yang perlu di bahas lewat kegiatan ini. 3 hal diantaranya : 1. Dalam berpemerintahan dan bermasyarakat tentu terkait dengan kebijakan-kebijakan publik yang kemudian tidak menyentuh kebutuhan, dan pada akhirnya muncul berbagai polimik di masyarakat. Misalnya kebijakan pemerintah soal peningkatan kesejahteraan rakyat yang sampai saat ini, sebagian masyarakat belum menyentuh sasaran. 2.  Tidak bisa di pungkiri bahwa di penghujung akhir tahun 2010, masyarakat di daerah ini juga diterpa dengan berbagai isu, baik menyangkut dengan stabilitas keamanan, sosial, budaya dan politik. Sehingga KNPI sebagai institusi pemuda di daerah ini, berkepentingan untuk memediasi.

Lebih lanjut, untuk mecairkan segala kebekuan-kebekuan komunikasi dengan melihat pada pada tingginya polimik di sekitar persoalan-pesoalan tersebut, maka  solusinya yaitu melakukan dialog publik, dengan menghadirkan para pangambil-pengambil kebijakan dalam hal ini muspida dan pihaknya yang juga sebagai stakeholder. Dan terasa sangat bermanfaat, karana banyak hal yang dapat dijelaskan kepada masyarakat melalui komponen pemuda, baik melalui materi yang disampaikan bupati, kapolres dan Dandim. Sehingga lewat kegiatan ini diharapkan dapat melahirkan motivasi baru bagi kita sebagai masyarakat dan pemerintah daerah, agar lebih maju di tahun 2011.” ungkapnya

            Selebihnya Hans mengatakan ” agenda seperti ini memang sudah diagendakan untuk di lakukan disetiap penghujung tahun. Namun pada kesempatan itu, bupati Halmahera Utara di saat penyampaian materi, juga berharap agar kegiatan ini lebih senergik, sebisa mungkin dilaksanakan secara rutin setiap tri wulannya. Karena menurut bupati, lewat kegiatan ini juga dapat membangun silatuhrahmi dan sekaligus mengevaluasi bersama perjalanan selama setahun. Dan ke depan, KNPI sebagai fungsi kontrol pada pelaksanaan tugas dan kebijakan-kebijakan pemerintah daerah lebih efektif. Hans juga mengatakan, begitu besar antusias yang muncul dari kalangan pemuda. Ini di buktikan dari sebagian besar OKP-OKP dan pimpinan-pimpinan KNPI dari 16 kecamatan yang hadir pada kegiatan ini.

            Disamping itu terkait dengan polimik yang sempat terbangun yaitu tentang dua kepengurusan KNPI khususnya di kabupaten Halmahera Utara, yang secara nasional, memang sangat berdampak di daerah-daerah baik kabupaten maupun provinsi, hai ini di akuinya. Namun begitu Hans mengatakan, jika berbicara dari aspek legilitas maka semua mempunyai legitimasi yang sama. Karena sejatinya KNPI adalah merupakan wadah berhimpun, sehingga ketika dalam satu kepengurusan yang dilegitimasi oleh OKP-OKP, maka kepengurusan berkewajiban untuk melaksanakan amanat-amanat organisasi. Terkait dengan dualisme kepengurusan ini, bagi pihaknya adalah merupakan bagian dari dinamika organisasi. Namun menurutnya, yang menjadi persoalan adalah bagimana membangun hubungan-hubungan silatuhrahmi yang baik, serta membangun kompotisi-kompotisi yang sehat. Sehingga pada intinya bahwa ber KNPI, yaitu untuk mengabdi kepada masyarakat dan pemuda. Selebihnya Hans mengajak agar selalu berkompetisi pada tataran ini.

            Hans juga menyampaikan ”fakta-fakta yang terjadi pada organisasi ini bahwa pada tanggal 23 Desember 2010 kemarin, lewat proeses hukum di tingkat pusat dari pengadilan negeri Jakarta Selatan dan kemudian lahir sebuah keputusan sidang yang dimenagkan oleh kepengurusan dari hasil kongres ancol, tetapi kemudian oleh DPD yang lahir dari kongres Bali masih melakukan upaya banding. Sehingga sampai saat ini belum ada sebuah keputusan hukum tetap  yang menyatakan bahwa kepengurusan mana yang mempunyai legitimasi. Oleh karena itu kewenangan untuk menjalankan amanat-amanat organisasi ini, akan tetap juga dilaksanakan oleh dua kepengurusan yaitu baik dari tigkat pusat maupun dari tingkat daerah”. Jelasnya

Laporan : Mc. Arthur