Lintas Tobelo, Senin 10 Januari 2011

RATUSAN MAHASISWA MINTA,

DPRD TEGAS SOAL PENGELOLAAN DANA CSR

 

Lintas Tobelo, Senin 10 Januari 2011

            Akibat dari buruknya pengelolaan dana CSR, sebagian besar mahasiswa melakukan aksi demo. Dalam pernyataan sikap oleh mahasiswa yang tergabung dalam Perhimpunan  Mahasiswa Pelajar Bingkas Kao (PMPBK) yaitu untuk menyampaikan  2 hal penting, diantaranya  : Mendesak DPRD, Pemda Halut dan PT. NHM agar segera melantik badan pengurus yayasan yang telah dibentuk oleh masyarakat lingkar tambang.  Dan mendesak DPRD, Pemda Halut dan PT. NHM untuk dapat menghadiri pelantikan pengurus yayasan Kao karya mandiri.

               

Untuk menanggapi pernyataan sikap dari mahasiswa, Irwan Sangadji anggota DPRD Halut dapil 1 partai Demokrat ini mengatakan, dari proses pemanggilan oleh komisi II DPRD kepada kabag hukum beberapa waktu lalu yaitu untuk dimintai  penjelasan, namun jawabannya “hanya menunggu bupati”. Dengan demikian menurut Irwan, saat ini DPRD harus  bersikap tegas yaitu memanggil bupati  untuk memberikan penjelasan yang pasti serta tegas dalam mengawal rekomendasi yang telah dikeluarkan kepada bupati Halut.  Karena jika tidak ada ketegasan dalam persoalan ini, maka terang saja kredibilitas lembaga ini dimata masyarakat akan semakin buruk.”tegasnya” 

               

Disamping itu Wakil Ketua DPRD Halut, Novino Lobiua pada kesempatan yang sama juga menegaskan agar koordinasi dengan bupati secepat mungkin harus segera dilakukan, “bila perlu hari ini juga”. Karena hal ini perlu dipertanyakan secara tegas kepada bupati, sebenarnya apa yang menjadi keinginannya, sehingga persoalan ini terkesan mengulur-ulur. “Keluhnya” 

               

   Lebih lanjut ketua DPRD Halmahera Utara, Samsul Bahri Umar mengungkapkan, sejak dilakukan pertemuan DPRD dengan  Dirgen Minerba di Jakarta beberapa bulan lalu bahwa DPRD secara intitusi sudah mengambil sikap, yaitu dengan mengeluarkan rekomendasi kepada pemda Halut yakni bupati terkait dengan pembentukan lembaga independen untuk pengelolaan dana Corporation Social Responsibilty (CSR) untuk daerah lingkar tambang. ketua DPRD juga menyampaikan bahwa dalam isi surat itu, DPRD bersikap tegas  agar bupati segera menindaklanjuti pembentukan yayasan, supaya jelas dan transparan dalam pengelolaan dana CSR. 

Karena CSR seharusnya diperuntukkan bagi kesejahteraan rakyat. Dengan demikian pada saat rapat dengar pendapat antara anggota DPRD dan 15 perwakilan dari mahasiswa, ketua DPRD mengatakan “kewenangan diserahkan kepada anggota DPRD dapil 1 untuk melakukan koordinasi dengan bupati, karena bagimanapun juga masalah in harus segera diselesaikan, karena jika tidak, maka akan berdampak pada situasi buruk yang tidak kita inginkan bersama.  “ucapnya”